Kamoes Rantau

Media pers merupakan salah satu bagian penting untuk menjamin demokrasi berjalan sebagaimana dicita-citakan bangsa Indonesia. Pers menjadi penyambung lidah  masyarakat agar dapat menyampaikan keinginannya, harapannya kepada pemegang kekuasaan yang sulit dijangkau semua orang.  Sebaliknya melalui media pula, ne gara oleh pemerintahan dapat mengabarkan segala rupa kebijakan dan mengetahui kondisi sosial masyarakat dari semua lapisan. Secara benar dan terverifikasi.  Sehingga pers dalam negara demokrasi menjadi pengontrol kewajiban  negara kepada rakyat, dan pemenuhan hak warga negara. Dengan perannya yang penting, dalam menjalankan aktifitasnya, Pers mesti berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Namun pada pelaksaan kerja Pers, tak luput dari kekeliruan atau terdapat fakta yang dapat merugikan salah satu pihak.  Jika terjadi demikian, upaya apa yang dapat dilakukan pembaca atau pemirsa atau pendengar?  UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pa...

R-KUHP Hay sobat Kamoes , tahu kan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang sudah ditunda pembahasannya, yang sempat jadi salah satu alasan ribuan mahasiswa bareng STM turun ke jalan, terus di medsos juga pada ramai itu? Nah, meski begitu, di sejumlah platform komunikasi daring, warganet belum   move-on, mereka pada   masih riuh soal isu ini. Sebagian serius membahasa dengan argumentasi penolakan dan lainnya mendukung. Tapi tidak jarang juga yang membuat konten-konten guyon terinspirasi dari salah satu pasal kontroversial dalam R-KUHP. Misalnya saja soal Pasal hewan ternak jalan-jalan di ladang tetangga yang diancam kena denda bisa sampai Rp10 juta atau dalam rumusan kitabnya, Denda Kategori II. Mungkin, masyarakat perkota-an tidak begitu penting menyoal pasal ini. Sebab di kota, sudah sangat langka ditemukan ladang dan tentu peternakan. Tapi jelas berbeda di lingkungan pedesaan. Dimana masyarakatnya sebagian masih menggantungkan hidup di sektor ...