UU CIPTA KERJA DAN PERJANJIAN KERJA PERBURUHAN

Oleh -

ilustrasi/freepik.com
Pengesahan UU Cipta Kerja membawa sektor perburuhan ke arah yang baru. Beleid anyar ini mengubah pengaturan pada hubungan industrial di tanah air. Salah satunya pengaturan tata cara perjanjian kerja. 

UU Sapu jagat ini banyak menimbulkan kemarahan pekerja sejak sebelum diketok. Penyebabnya pengaturan di dalamnya dipercaya hanya mengakomodir kepentingan pengusaha sahaja.

Misalnya pengaturan mengenai kontrak kerja pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang kini bisa dilakukan dengan lisan.  Pasal 2 ayat (2)  PP 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Data, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 

Pengaturan perjanjian kerja itu membuka cela bagi pengusaha untuk mempekerjakan pekerja tanpa adanya perjanjian tertulis. Padahal jika mengacu pada pengaturan sebelumnya, perjanjian kerja pada sistem kerja PKWT, hanya boleh dilakukan secara tertulis. Konsekuensi jika melanggar syarat tersebut, pekerja demi hukum berstatus pekerja tetap atau PKWTT.

Sayangnya pada PP turunan UU Cipta Kerja saat ini, ketentuan itu diperluas. Sehingga pengusaha diberi keleluasaan untuk mempekerjakan pekerja tanpa kontrak tertulis.  Di sisi lain, peraturan ini tidak memberi pengaturan yang jelas terhadap perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan. Pasal pasal 2 ayat (3) PP ini hanya memberikan pengaturan terhadap perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan. 

Apakah Pekerja dengan Perjanjian Lisan Dapat Perlindungan Hukum?

Artur Lewis (Introduction to Business law, 1998), menyebut syarat agar salah satu pihak dapat menuntut suatu kontrak adalah sejauh mana dia bisa membuktikan adanya perjanjian tersebut. Untuk melakukan pembuktian, perlu diketahui dua hal dasar yang mesti ada dalam suatu perjanjian, pertama niat dari para pihak dan kedua adanya prestasi yang timbul dari perjanjian.

Sehingga untuk membuktikan adanya perjanjian lisan, dapat dilihat dari kerelaan para pihak untuk mengikatkan diri. Adanya pelaksanaan hak  dan kewajiban mengikuti perjanjian tersebut.  Pekerja melakukan pekerjaan dan perusahaan membayar upah. Atau dapat buktikan dalam suatu perusahaan yang memiliki aplikasi data pekerja.

Pasal 62 UU Ketenagakerjaan, mengatur:

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja,”



Komentar

Posting Komentar

Populer Post

An Nadzir dan Idul Fitri

Oleh -
Gambar
Jemaah An-Nadzir hampir setiap Ramadan lebih awal berpuasa dan melaksanakan salat Idul Fitri pun lebih cepat. Tahun ini, Jemaah An-Nadzir di Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan melaksanakan salat Idul Fitri 1434 Hijriah, pada hari ini, Rabu (7/8/2013), lebih cepat dari Idul Fitri yang diumumkan pemerintah.  Menurut ketua jamaah, Ustadz Lukman, 1 Syawal ditentukan berdasarkan tanda-tanda alam. Pelaksanaan salat Ied dipimpin ketua jemaah dan diawali dengan khotbah. Pada pelaksanaan shalat Ied tersebut, jemaah An-Nadzir laki-laki yang umumnya berambut pirang dan  menggunakan sorban serta jubah hitam. Sementara perempuan dan anak-anak menggunakan jubah hitam dan cadar menutupi wajah. Namun itu tak mutlak, faktanya beberapa jamaah juga ada yang berpakaian dengan style berbeda, warnanya pun bukan hitam, walau jumlah mereka ini sangat sedikit. Menuju kemenangan Mengirim pesan maaf Takbirdi bawah pohon sawit Sujud kepada-Mu Hik...
Read more »

Masyarakat Pojok Makassar

Oleh -
Di kota hidup beragam manusia dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Status ekonomi yang berbeda. Ada yang memiliki modal dan usaha serta menguasai roda perekonomian. Hidup diperumahan mewah dengan fasilitas umum yang lengkap. Ada kalangan menengah yang umumnya bekerja di sektor formal. Dan ada kalangan bawah yang umumnya bekerja lepas (nonformal). Sekian persen dari masyarakat bawah inilah yang hidup di pojok kota, khususnya Makassar. Dengan alasan itu pula, Unit Kegiatan Mahasiswa Fotografi (UKMF)   Unhas mengangkat tema “Pojok Makassar” pada pameran pojok Diksar XXI kali ini. Pameran yang mengumpulkan potret masyarakat yang sebagian besar berada di “Pojok Makassar” yang direkam melalui lensa anggota poket UKMF. (Tulisan ini kubuat tuk narasi yang menceritakan alur pada pemeran foto UKMFotografi Unhas, 10-15 Maret 2013). Laiknya kota besar lainnya, Makassar pun membutuhkan peran dan kehadiran masyarakat miskin. Setidaknya itu memberi isyarat bagi masyarakat miskit tuk tet...
Read more »

Ternak Masuk Lahan Tetangga Kena Denda, Setuju?

Oleh -
Gambar
R-KUHP Hay sobat Kamoes , tahu kan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang sudah ditunda pembahasannya, yang sempat jadi salah satu alasan ribuan mahasiswa bareng STM turun ke jalan, terus di medsos juga pada ramai itu? Nah, meski begitu, di sejumlah platform komunikasi daring, warganet belum   move-on, mereka pada   masih riuh soal isu ini. Sebagian serius membahasa dengan argumentasi penolakan dan lainnya mendukung. Tapi tidak jarang juga yang membuat konten-konten guyon terinspirasi dari salah satu pasal kontroversial dalam R-KUHP. Misalnya saja soal Pasal hewan ternak jalan-jalan di ladang tetangga yang diancam kena denda bisa sampai Rp10 juta atau dalam rumusan kitabnya, Denda Kategori II. Mungkin, masyarakat perkota-an tidak begitu penting menyoal pasal ini. Sebab di kota, sudah sangat langka ditemukan ladang dan tentu peternakan. Tapi jelas berbeda di lingkungan pedesaan. Dimana masyarakatnya sebagian masih menggantungkan hidup di sektor ...
Read more »