Bagaimana Status Kerja Pekerja yang Tidak Dikontrak?

Oleh -


Setiap pekerja berhak mendapatkan kepastian hukum dalam bekerja, seperti kepastian status kerja, upah, dan jenis pekerjaan. Terkait status kerja, peraturan perundang-undangan telah menegaskan agar setiap perjanjian kerja -khususnya dengan waktu tertentu- disyaratkan melalui perjanjian kerja tertulis. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 57 UU 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah melalui UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Belaid ini dimaksudkan agar pekerja mendapatkan kepastian status kerja oleh pengusaha. Sebab, jika syarat ini tidak ditegaskan akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian ketika pengusaha mempekerjakan pekerja namun tidak disertai perjanjian kerja. Sehingga pekerja bisa saja tidak dapat menuntut hak-hak mereka jika di kemudian hari terjadi pemutusan hubungan kerja.

Peraturan perundang-undangan menegaskan, perjanjian kerja dengan sistem PKWT wajib dilakukan dengan perjanjian kerja tertulis. Sehingga apabila tidak dilakukan secara tertulis maka perjanjian kerja itu dianggap sebagai perjanjian kerja tidak tertentu atau PKWTT atau pekerja tetap. 

Ketentuan ini juga dipraktikan di pengadilan, khususnya pada putusan nomor perkara 146/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.Jkt.Pst antara Gema Trisna Yudha melawan perusahaan PT. Alinea Tek Nusantara. Gema merupakan pekerja pada posisi editor namun selama tiga tahun tidak pernah menandatangani kontrak kerja. Artinya dia bekerja hanya dengan perjanjian kerja lisan. 

Setelah proses persidangan yang panjang, bukti dan saksi dihadirkan, majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya mengabulkan sebagian dari tuntutan penggugat. Hakim menegaskan hubungan kerjanya adalah PKWTT atau lazimnya disebut, pekerja tetap. Dari pertimbangan tersebut, hakim mumutus sebagai akibat dari PHK, perusahaan wajib membayar tuntutan pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Putusan itu dibacakan pada 16 Agustus 2022.

Terdapat tiga alasan hakim mengabulkan gugatan tersebut; pertama, ketentuan Pasal 57 UU Ketenagakerjaan yang mensyaratkan PKWT dilakukan melalui perjanjian tertulis; kedua, Gema merupakan editor pada Alinea.ID yang nyatanya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media massa sehingga posisi jabatan itu merupakan pekerjaan utama; dan ketiga, terdapat fakta pada persidangan, masa kerja penggugat diawali masa percobaan. Diketahui bahwa ketentuan perundang-undangan, masa percobaan hanya dibolehkan pada pekerjaan yang bersifat sementara atau PKWT.

“…oleh karenanya, majelis hakim berpendapat bahwa karena jenis pekerjaan penggugat merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan penggugat belum pernah menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), serta Penggugat juga hubungan kerjanya diawali dengan masa percobaan, maka perjanjian kerja antara penggugat dengan tergugat merupakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu / pekerja tetap,” pertimbangan majelis Hakim pada perkara 146/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Dari sini ditegaskan bahwa untuk pekerjaan PKWT wajib dilakukan melalui perjanjian kerja tertulis, sebab konsekuensi jika tidak demikian, maka pekerja dianggap berstatus tetap. 

Karena pekerja merupakan pekerja tetap maka atas terjadinya Pemutusan hubungan itu, perusahaan diwajibkan untuk membayar kompensasi; uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. 

Komentar

Posting Komentar

Populer Post

An Nadzir dan Idul Fitri

Oleh -
Gambar
Jemaah An-Nadzir hampir setiap Ramadan lebih awal berpuasa dan melaksanakan salat Idul Fitri pun lebih cepat. Tahun ini, Jemaah An-Nadzir di Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan melaksanakan salat Idul Fitri 1434 Hijriah, pada hari ini, Rabu (7/8/2013), lebih cepat dari Idul Fitri yang diumumkan pemerintah.  Menurut ketua jamaah, Ustadz Lukman, 1 Syawal ditentukan berdasarkan tanda-tanda alam. Pelaksanaan salat Ied dipimpin ketua jemaah dan diawali dengan khotbah. Pada pelaksanaan shalat Ied tersebut, jemaah An-Nadzir laki-laki yang umumnya berambut pirang dan  menggunakan sorban serta jubah hitam. Sementara perempuan dan anak-anak menggunakan jubah hitam dan cadar menutupi wajah. Namun itu tak mutlak, faktanya beberapa jamaah juga ada yang berpakaian dengan style berbeda, warnanya pun bukan hitam, walau jumlah mereka ini sangat sedikit. Menuju kemenangan Mengirim pesan maaf Takbirdi bawah pohon sawit Sujud kepada-Mu Hik...
Read more »

Masyarakat Pojok Makassar

Oleh -
Di kota hidup beragam manusia dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Status ekonomi yang berbeda. Ada yang memiliki modal dan usaha serta menguasai roda perekonomian. Hidup diperumahan mewah dengan fasilitas umum yang lengkap. Ada kalangan menengah yang umumnya bekerja di sektor formal. Dan ada kalangan bawah yang umumnya bekerja lepas (nonformal). Sekian persen dari masyarakat bawah inilah yang hidup di pojok kota, khususnya Makassar. Dengan alasan itu pula, Unit Kegiatan Mahasiswa Fotografi (UKMF)   Unhas mengangkat tema “Pojok Makassar” pada pameran pojok Diksar XXI kali ini. Pameran yang mengumpulkan potret masyarakat yang sebagian besar berada di “Pojok Makassar” yang direkam melalui lensa anggota poket UKMF. (Tulisan ini kubuat tuk narasi yang menceritakan alur pada pemeran foto UKMFotografi Unhas, 10-15 Maret 2013). Laiknya kota besar lainnya, Makassar pun membutuhkan peran dan kehadiran masyarakat miskin. Setidaknya itu memberi isyarat bagi masyarakat miskit tuk tet...
Read more »

Ternak Masuk Lahan Tetangga Kena Denda, Setuju?

Oleh -
Gambar
R-KUHP Hay sobat Kamoes , tahu kan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang sudah ditunda pembahasannya, yang sempat jadi salah satu alasan ribuan mahasiswa bareng STM turun ke jalan, terus di medsos juga pada ramai itu? Nah, meski begitu, di sejumlah platform komunikasi daring, warganet belum   move-on, mereka pada   masih riuh soal isu ini. Sebagian serius membahasa dengan argumentasi penolakan dan lainnya mendukung. Tapi tidak jarang juga yang membuat konten-konten guyon terinspirasi dari salah satu pasal kontroversial dalam R-KUHP. Misalnya saja soal Pasal hewan ternak jalan-jalan di ladang tetangga yang diancam kena denda bisa sampai Rp10 juta atau dalam rumusan kitabnya, Denda Kategori II. Mungkin, masyarakat perkota-an tidak begitu penting menyoal pasal ini. Sebab di kota, sudah sangat langka ditemukan ladang dan tentu peternakan. Tapi jelas berbeda di lingkungan pedesaan. Dimana masyarakatnya sebagian masih menggantungkan hidup di sektor ...
Read more »