Kembalikan Pedang dan Timbangan sang Dewi

Oleh -
      Tak Ada Lagi Keadilan, yang ada tertinggal hanyalah arogansi. Setelah kasus korupsi yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Bangunan keadilan bangsa yang retak kini benar-benar hancur. Tak banyak lagi yang ingin menyerahkan hidup mereka pada keputusan hakim. 

      Beberapa hari berselang penetapan tersangka si Akil, digelarlah  sidang perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Maluku di gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (14/11/2013) siang. Hakim mengetuk palu dan memutus perkara. Hasilnya tak ada gugatan yang diterima, artinya hasil keputusan KPU Maluku, dua pasangan berhak maju ke pemilihan putaran kedua tetap dijalankan. Dua pasangan maju ke putaran kedua : Pasangan Abdullah Vanath-Martin Maspaitella (DAMAI) dan pasangan Said Assagaff- Zeth Sahuburua (SETIA).

Int.Google
    Keputusan itu tak diterima pasangan yang merasa dirugikan. dengan kekuatan massa, mereka memaksakan kehendak. Menampakkan sikap arogansi,  lancang menghancurkan ruang sidang. Parahnya lagi, massa tak beretika itu hampir saja menyerang hakim yang memimpin sidang. Hakim yang harusnya dipaggil dengan sebutan "Yang Mulia" saat di ruangan itu. 

    Tak sampai disitu, martabat pengadilan benar-benar hancur. Pagi tadi, Sabtu (30/11), pemandangan ganjil mewarnai tayangan di layar kaca. Puluhan warga Jakarta yang terkena razia penertiban jalur Busway  menghadiri persidangan. Hakim memutus besar denda buat mereka sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu). Merasa denda terlalu berat, puluhan penyerobot jalur itu lalu mengepung majelis hakim yang memimpin sidang. Mereka menuntut keputusan hakim dianulir. Karena takut mendapat perlakuan kasar dari massa yang marah, hakim-hakim itu pun meninggalkan ruang sidang. setelah berdialog dengan 'perusuh' tadi, akhirnya hakim mencabut putusannya kemudian mengurangi jumlah denda hingga Rp 75. 000,-. 

    Mungkin hakim menganggap itu hanya perkara ringan, sehingga dengan mudah mengganti putusan. Namun menurut saya, tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan hakim dan perbuatan yang merusak ketenangan di ruang sidang telah masuk dalam perbuatan 'Penghinaan terhadap Pengadilan (contemp of court). 

     Harus ada tindakan nyata tuk mengembalikan wibawa lembaga kehakiman di negeri ini. Bukan hanya tugas Hamdan Sulva sebagai Ketua MK. Namun perlu aturan yang mempertegas hukuman bagi pelaku Penghinaan Terhadap Pengadilan itu. Tanpa penghormatan terhadap pengadilan, maka konstitusi kita yang mengatakan "Indonesia sebagai negara hukum" patut dipertanyakan. Manusia tanpa hukum akan menjadi manusia tak berADAB.

 Dan tentu, kaki tangan hukum harus orang terpilih yang mestinya nyaris cacat hukum sekecil apapun. KORUPSI jelas Cacat yang amat Besar.

Komentar

Posting Komentar

Populer Post

An Nadzir dan Idul Fitri

Oleh -
Gambar
Jemaah An-Nadzir hampir setiap Ramadan lebih awal berpuasa dan melaksanakan salat Idul Fitri pun lebih cepat. Tahun ini, Jemaah An-Nadzir di Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan melaksanakan salat Idul Fitri 1434 Hijriah, pada hari ini, Rabu (7/8/2013), lebih cepat dari Idul Fitri yang diumumkan pemerintah.  Menurut ketua jamaah, Ustadz Lukman, 1 Syawal ditentukan berdasarkan tanda-tanda alam. Pelaksanaan salat Ied dipimpin ketua jemaah dan diawali dengan khotbah. Pada pelaksanaan shalat Ied tersebut, jemaah An-Nadzir laki-laki yang umumnya berambut pirang dan  menggunakan sorban serta jubah hitam. Sementara perempuan dan anak-anak menggunakan jubah hitam dan cadar menutupi wajah. Namun itu tak mutlak, faktanya beberapa jamaah juga ada yang berpakaian dengan style berbeda, warnanya pun bukan hitam, walau jumlah mereka ini sangat sedikit. Menuju kemenangan Mengirim pesan maaf Takbirdi bawah pohon sawit Sujud kepada-Mu Hik...
Read more »

Masyarakat Pojok Makassar

Oleh -
Di kota hidup beragam manusia dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Status ekonomi yang berbeda. Ada yang memiliki modal dan usaha serta menguasai roda perekonomian. Hidup diperumahan mewah dengan fasilitas umum yang lengkap. Ada kalangan menengah yang umumnya bekerja di sektor formal. Dan ada kalangan bawah yang umumnya bekerja lepas (nonformal). Sekian persen dari masyarakat bawah inilah yang hidup di pojok kota, khususnya Makassar. Dengan alasan itu pula, Unit Kegiatan Mahasiswa Fotografi (UKMF)   Unhas mengangkat tema “Pojok Makassar” pada pameran pojok Diksar XXI kali ini. Pameran yang mengumpulkan potret masyarakat yang sebagian besar berada di “Pojok Makassar” yang direkam melalui lensa anggota poket UKMF. (Tulisan ini kubuat tuk narasi yang menceritakan alur pada pemeran foto UKMFotografi Unhas, 10-15 Maret 2013). Laiknya kota besar lainnya, Makassar pun membutuhkan peran dan kehadiran masyarakat miskin. Setidaknya itu memberi isyarat bagi masyarakat miskit tuk tet...
Read more »

Ternak Masuk Lahan Tetangga Kena Denda, Setuju?

Oleh -
Gambar
R-KUHP Hay sobat Kamoes , tahu kan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang sudah ditunda pembahasannya, yang sempat jadi salah satu alasan ribuan mahasiswa bareng STM turun ke jalan, terus di medsos juga pada ramai itu? Nah, meski begitu, di sejumlah platform komunikasi daring, warganet belum   move-on, mereka pada   masih riuh soal isu ini. Sebagian serius membahasa dengan argumentasi penolakan dan lainnya mendukung. Tapi tidak jarang juga yang membuat konten-konten guyon terinspirasi dari salah satu pasal kontroversial dalam R-KUHP. Misalnya saja soal Pasal hewan ternak jalan-jalan di ladang tetangga yang diancam kena denda bisa sampai Rp10 juta atau dalam rumusan kitabnya, Denda Kategori II. Mungkin, masyarakat perkota-an tidak begitu penting menyoal pasal ini. Sebab di kota, sudah sangat langka ditemukan ladang dan tentu peternakan. Tapi jelas berbeda di lingkungan pedesaan. Dimana masyarakatnya sebagian masih menggantungkan hidup di sektor ...
Read more »